Pemkab Ciamis Siap Mulai PTM Pada Senin, Berikut Persyaratannya

No Comments

smart-telecaster – Pemerintah Kabupaten Ciamis akan memulai pada Senin, 19 April 2021, tes sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM) selama dua minggu.

Pemkab Ciamis Siap Mulai PTM Pada Senin, Berikut Persyaratannya

Salah satu pertimbangan untuk melakukan uji coba PTM adalah, dalam beberapa pekan terakhir, penambahan Covid-19 ke Kabupaten Ciamis sudah mulai melandai.

Sekolah atau sekolah tatap muka yang diizinkan untuk memulai uji coba PTM harus memenuhi banyak persyaratan. Diantaranya, sekolah berada di zona aman atau zona hijau, atau tidak ada kasus positif Covid-19, dan semua guru sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Saat Ramadhan, uji coba PTM berlangsung dua minggu untuk pertama kalinya. Alhamdulillah ini lebih cepat dari rencana sebelumnya. Sidang akan berlangsung setelah Lebaran,” kata Asep Saeful Rahmat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, pada Rabu 14 April 2021.

Ia mengungkapkan bahwa uji coba PTM atau sekolah tatap muka tidak cocok untuk semua jenjang kelas, tetapi sangat cocok untuk kelas tertentu. Di tingkat SD, uji coba PTM hanya berlaku untuk kelas V-VI, tingkat SMP adalah kelas VII-VIII, dan tingkat SMA berlaku untuk kelas X-XI. Dalam kegiatan PTM atau uji coba sekolah tatap muka, semua kegiatan harus mengikuti pedoman protokol kesehatan.

“Selama acara, kami tetap harus mengikuti prosedur kesehatan. Mulai dari keutuhan infrastruktur sekolah, seperti tempat cuci tangan, pengukur suhu tubuh, termasuk guru yang mengajar, semua harus divaksinasi Covid dan menjaga jarak antar meja siswa.

Asep menjelaskan, sesuai aturan PTM atau sekolah tatap muka saat pandemi Covid-19, ruang kelas hanya terisi 50%. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dalam dua tahap. Pagi dan sore hari, atau sekali sehari. Ia melanjutkan, penataan meja siswa juga diatur atau dijaga pada jarak tertentu. Selain itu, guru atau siswa yang rumahnya berada di zona merah, tidak diperkenankan untuk mengajar atau menghadiri kelas.

Demikian pula siswa yang tinggal di daerah tersebut masih menggunakan kegiatan belajar online atau daring. Proses KBM dilaksanakan tiga kali dalam seminggu. Usai uji coba langsung dilakukan evaluasi sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

Asep mengatakan: “Guru dan siswa yang tinggal di zona merah tidak diperbolehkan mengajar secara langsung, dan siswa yang tinggal di zona yang sama masih belajar secara online.”

Bahkan, jika orang tua siswa tidak mengizinkan anaknya bersekolah, maka sekolah tidak boleh melarang.

“Jangan memaksakan diri. Jika orang tua dan anak sudah siap, silakan belajar di sekolah.

Terkait kegiatan PTM, Asep lebih lanjut menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dan Dinas Pendidikan Jabar.

“Saya berharap kegiatan ptm ini dapat berjalan dengan lancar. Bagi kami, keselamatan siswa, guru, dan pendidik menjadi pertimbangan utama, ”ujarnya.

Pemkab Bogor Perpanjang Uji Coba PTM Untuk Persiapan PTM Serentak

No Comments

smart-telecaster – Pemerintah Kabupaten Bogor di Jawa Barat memperpanjang masa uji coba Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas selama pandemi Covid-19. Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan perpanjangan dilakukan untuk pembelajaran tatap muka serentak pada Juli 2021.

Pemkab Bogor Perpanjang Uji Coba PTM Untuk Persiapan PTM Serentak Pada Juli 2021

“Dilanjut, kemungkinan memenuhi persyaratan dibuka untuk persiapan pada Juli,” kata Ade Yasin di ruang kerjanya di Cibinong, Bogor, Minggu (11/4/2021).

Ia mengklaim, persidangan dari 9 Maret hingga 10 April 2021 berjalan lancar. Pasalnya, meski beberapa satuan pendidikan masih didapati belum menerapkan protokos kesehatan secara tegas, tidak ada sekolah yang menjadi klaster dalam kelompok penularan Covid-19.

Dia berkata: “Jika sebuah sekolah tidak mematuhi protokol kesehatan yang ketat, harap tindak lanjuti masalah tersebut dari ujung hingga ujung.”

Saat masa uji coba PTM, Bupati Bogor menegaskan agar siswa tidak diperbolehkan membeli makanan atau jajan di luar sekolah, sehingga didorong untuk membawa bekal makanan dan minuman dari rumah.

Selain itu, pembelajaran hanya berlangsung sekitar dua jam, kemudian siswa diminta segera pulang agar tidak ada kegiatan lain di dalam atau di sekitar sekolah.

Ade Yasin mengatakan sidang PTM dibatasi tiga landasan hukum, yakni SKB Tiga Menteri Nomor 516 Tahun 2020, Perbup Bogor Nomor 60 Tahun 2020, dan Perbup Bogor Nomor 15 Tahun 2021.

Di antara 232 sekolah yang dikirim, 170 sekolah telah melakukan eksperimen pembelajaran tatap muka. Jumlah tersebut meliputi 29 SD negeri, 24 Madrasah Ibtidaiah (MI), 28 SMP, 18 Madrasah Tsanawiah (MTs), 7 Madrasah Aliyah (MA), 32 SMA dan 32 SMK.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) memberikan 11 poin bimbingan teknis tata cara protokol kesehatan bagi 170 sekolah dengan PTM terbatas.

Sekolah SMA dan SMK Di Lampung Akan Terima Pendidikan Berlalu Lintas

No Comments

smart-telecaster – Pada tahun ajaran baru 2021/2022, mata pelajaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lampung meliputi pendidikan berlalu lintas.

Sekolah SMA dan SMK Di Lampung Akan Terima Pendidikan Berlalu Lintas

Setelah Kantor Polisi (Ditlantas) Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung menandatangani kesepakatan kerja sama pada Rabu (7/4/2021), penyisipan muatan lalu lintas ini dipastikan.

Direktur Donny Damanik, Komisaris Tinggi Lampung Polda Ditlantas, mengatakan pendidikan transportasi akan masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Donny mengatakan dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (8/4/2021): “Rencana detail rencana pendidikan lalu lintas dan penerapan pelaksanaan insersi akan segera disusun antara Dinas Pendidikan Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung.”

Donny menambahkan, perjanjian kerja sama ini merupakan implementasi dari Rencana Prioritas Kapolri yaitu tentang perubahan teknologi kepolisian modern di era kepolisian 4.0, dan bertujuan untuk mencapai pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn jenjang SMA / SMK di Provinsi Lampung.

Donny mengatakan: “Untuk membangun fondasi etika yang kuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai dalam pendidikan berlalu lintas, diperlukan pencapaian kompetensi dan pengembangan etika.

Selain itu, hasil yang diharapkan dari memasukkan pendidikan transportasi adalah terciptanya budaya transportasi yang baik di kalangan siswa.

Donny mengatakan: “Untuk menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain, serta rasa tanggung jawab dalam lalu lintas, masyarakat telah mengembangkan mobilitas dan keterampilan dalam menggunakan berbagai sarana lalu lintas dan angkutan jalan.”

Donny mengatakan melalui edukasi lalu lintas ini pihaknya juga berharap dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang keselamatan lalu lintas.

Donny berkata: “Kami berharap untuk melaksanakan pendidikan transportasi pada tahun ajaran 2021/2022 mendatang.”

Kepala Disdikbud Lampung Sulpakar mengapresiasi implementasi kesepakatan kerja sama tersebut.

Sulpakar mengatakan: “Teknisnya ini akan segera dibahas dengan Ditlantas Polda Lampung.”

Sebanyak 85 Sekolah Di Jakarta Sudah Mulai Uji Coba PTM Di Sekolah

No Comments

smart-telecaster – Pemprov DKI Jakarta akan mulai hari Ini,(Rabu,7/4) hingga 29 April 2021 untuk melakukan percobaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

Sebanyak 85 Sekolah Di Jakarta Sudah Mulai Uji Coba PTM Di Sekolah

Sebanyak 85 sekolah tersebut tersebar di enam Kabupaten / kota di Jakarta, dengan rincian satu sekolah di Kepulauan Seribu, 25 sekolah di Jakarta Selatan, 25 sekolah di Jakarta Timur, 10 sekolah di Jakarta Pusat, dan 18 sekolah di Jakarta Barat, 6 sekolah di Jakarta Utara.

Taga Radja dari Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan, pilot plan tersebut adalah siswa di setiap jenjang sekolah bisa bergantian belajar tatap muka. Pada hari Senin siswa untuk pembelajaran tatap muka adalah 4 SD, 7 SMP dan 10 SMA.

Ia menambahkan: “SD dan PAUD kelas 1, 2, dan 3 belajar di rumah. Pada hari Selasa, semua ruangan disemprot dengan disinfektan. Untuk antisipasi jika sekolah masih ada virus yang tertinggal.”

Kemudian, pada hari ini, siswa yang sedang belajar mencapai kelas 5 SD, 8 SMP dan 11 SMA. Jumat, tingkat 6 SD, 9 SMP dan 12 SMA.

Dalam proses pelaksanaannya, Pemprov DKI membatasi jumlah siswa di setiap kelas maksimal 50% siswa. Selain itu, bahan ajar sangat diperlukan, tidak ada olah raga, ekstrakurikuler, dan kantin serta perpustakaan tutup.

Bersamaan dengan itu, ia menjelaskan bahwa selama masa studi siswa sekolah durasinya tidak akan terlalu lama.

“Untuk spesifik (waktunya), saya belum mendapat arahan dari Pokja PTM (pembelajaran tatap muka) tentang jadwal dan jadwal perkuliahan. Karena ini akan disesuaikan dengan durasi bulan puasa 20. sampai 30 menit, “katanya.

Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menegaskan selama wabah Covid-19 terjadi, orang tua memiliki hak penuh untuk mengizinkan anaknya belajar tatap muka di sekolah atau terus belajar dari rumah (BDR).

Nahdiana berkata: “Orang tua masih memiliki hak penuh untuk menentukan apakah anak-anak mereka diizinkan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran campuran atau pembelajaran di rumah.”

Nahdiana mengatakan, pihaknya masih belajar di rumah selama persidangan berlangsung. Apalagi masih ada beberapa jurusan pendidikan yang belum lolos penilaian dan belum mengikuti uji coba terbatas.

Ia juga menegaskan, jika ditemukan kasus positif Covid-19 pada masa uji coba pembelajaran tatap muka, Pemprov DKI Jakarta akan menutup sekolah tersebut. Jika pihak berwenang menyatakan bahwa sekolah tersebut dalam keadaan aman terpapar Covid-19, sekolah tersebut dapat dibuka kembali.

Ia mengatakan: “Jika siswa dan pendidik memiliki gejala terpapar Covid-19, pihak sekolah akan segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pusat kesehatan terdekat.”

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, jika eksperimen yang dilakukan Pemprov DKI berhasil, pihaknya akan mempertimbangkan untuk memperluas pembelajaran tatap muka di sekolah.

Riza berkata: “Jika berhasil, kami akan mempertimbangkan untuk berkembang lagi. Kami sekali lagi mencari dukungan dari kami semua, dan kami akan mencoba sekolah tatap muka terbatas antara online dan offline.

Kemendikbud Dorong Pemerintah Daerah Prioritaskan Vaksin Untuk Guru

No Comments

smart-telecaster – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi virus corona (Covid-19) bagi guru dan tenaga pendidik.

Kemendikbud Dorong Pemerintah Daerah Prioritaskan Vaksin Untuk Guru

Permintaan Nadiem terkait rencananya membuka kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka sekolah secara terbatas mulai Juli mendatang.

Dia mengatakan pada konferensi pers online pada Selasa (30/3): “Kami mendorong semua pemerintah daerah yang saat ini divaksinasi untuk memprioritaskan guru dan pendidik sebagai sektor esensial dan sangat penting.”

Nadim mengatakan, pemerintah daerah masih belum melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik. Namun dia tidak menjelaskan apa arti dengan tertutup tersebut.

Dia melanjutkan: “Karena ini adalah sektor terakhir di daerah yang masih terttutup. Jadi tolong tekankan bahwa vaksin (guru dan pendidik) menjadi prioritas,”

Nadim mengatakan, untuk membuka seluruh sekolah pada Juli mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan target waktu maksimal vaksinasi guru dan pendidik di jenjang tertentu.

Guru PAUD, SD, SLB dan guru sederajat menerima vaksinasi dosis pertama pada minggu kedua bulan Mei. SMP / SMA / SMK dan sederajat paling lambat akhir pekan keempat Mei. Dan pendidikan tinggi di minggu kedua bulan Juni.

Meski tidak ada target untuk vaksinasi kedua, alasannya setiap merek vaksin memiliki interval vaksinasi kedua yang berbeda.

Sebelumnya, pemerintah mewajibkan semua sekolah yang divaksinasi untuk memulai pembelajaran tatap muka. Namun, sekolah tetap perlu memberikan pilihan untuk belajar dari rumah.

Mulai saat ini, kebijakan tersebut dapat diterapkan untuk sekolah yang memenuhi persyaratan dalam perjanjian sanitasi dan telah mendapatkan izin dari pihak terkait.

Untuk daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau kasus Covid-19, sekolah dapat dihentikan sementara waktu.

Nadiem Larang Sekolah Untuk Paksa Ortu Agar Siswa Mau Jalani PTM

No Comments

smart-telecaster – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui, mulai saat ini, empat peraturan menteri membolehkan sekolah tatap muka. Asalkan guru dan tenaga pendidik di setiap sekolah telah divaksinasi.

Nadiem Larang Sekolah Untuk Paksa Ortu Agar Siswa Mau Jalani PTM

Namun Nadiem berpesan agar sekolah tidak memerintahkan orang tua untuk membiarkan anak-anaknya (siswanya) belajar secara tatap muka. Ini karena orang tua memiliki hak untuk memutuskan apakah anaknya dapat berpartisipasi dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Ia mengatakan: “Orang tua jangan dipaksa, karena orang tua bebas memilih anaknya bersekolah tatap muka terbatas, atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah.”, Sabtu (3/4/2021).

Dia menegaskan, sekolah tatap muka yang terbatas ini berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19.

Saat ini, sekolah tatap muka yang terbatas ini secara teknis telah mengadopsi prosedur protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, untuk mencapai 50% kapasitas atau hingga 18 siswa dalam satu kelas, menjaga jarak antar kursi siswa, dan menerapkan prosedur kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.

Dia berkata: “Tidak ada aktivitas yang dapat menimbulkan kerumunan.”

Nadim mengatakan, jika jumlah penularan Covid-19 di suatu daerah bertambah, pemerintah daerah (Pemda) juga berhak menutup sekolah lagi. Hal tersebut juga berlaku ketika pemerintah daerah menemukan laporan kasus infeksi Covid-19 di lingkungan sekolah.

Ia mengatakan: “Oleh karena itu, kita harus tetap waspada. Jika terjadi infeksi di lingkungan sekolah, sekolah harus ditutup sementara.”

Ia melanjutkan, sekolah tatap muka belum dibuka pada Juli 2021, namun mulai saat ini sudah bisa beroperasi.

Dia berkata: “Pada Juli 2021, saya berharap semua sekolah akan membuka sekolah tatap muka.”

Nadim menambahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga bisa digunakan untuk percepatan pembangunan sekolah tatap muka.

Dia mengatakan: “Dengan kata lain, dapat melengkapi kebutuhan sekolah terkait dengan protokol kesehatan, seperti masker, sabun tangan, tes Covid-19 reguler, layanan penjemputan, dll.”

5 Guru SMAN 1 Bangka Positif Covid, PTM Dihentikan Sementara

No Comments

smart-telecaster – Lima guru SMA Negeri 1 Bangka di Provinsi Kepulauan Belitung dinyatakan positif Covid-19. Akibatnya, proses pengajaran tatap muka terhenti untuk sementara.

5 Guru SMAN 1 Bangka Positif Covid, PTM Dihentikan Sementara

Hasil penyelidikan epidemiologi dan uji antigen yang dilakukan oleh tim kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa satu guru SMA Negeri 1 dinyatakan positif, sehingga jumlah guru di sekolah yang positif Covid-19. Covid-19 Juru bicara satgas mengatakan saat itu hanya ada 5 orang, seperti dikutip Antara di Kabupaten Bangka Boy Yandra, Sungailiat, Selasa (30/3)

Boy mengungkapkan bahwa seorang guru memiliki riwayat kontak dekat dengan rekannya yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19.

Dia menjelaskan: “Seorang guru perempuan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit provinsi. Setelah didiagnosis oleh dokter, dia mengalami gejala batuk, flu, sakit tenggorokan dan nyeri.”

Sementara itu, empat guru yang sebelumnya positif masih dikarantina untuk mendapatkan perawatan kesehatan dari tim medis.

“Dengan ditemukannya virus corona yang menyebar di institusi sekolah, sejak kemarin (29/3) hingga 10 hari ke depan, proses pengajaran tatap muka sempat terhenti sementara dan dialihkan ke sistem pembelajaran online.” Dia menjelaskan.

Menurut data Pusat Informasi Covid-19 Kabupaten Bangka, jumlah pasien kumulatif hingga saat ini mencapai 2.300. Sebanyak 2.197 orang dinyatakan sembuh dan 31 orang meninggal dunia.

“Kami mengingatkan masyarakat agar disiplin saat melaksanakan rencana Covid-19, karena ini terjadi hampir setiap hari,” kata Boy.

Terkendala Internet, Siswa Di Halmahera Ujian Di Bawah Pohon Kelapa

No Comments

smart-telecaster – Masyarakat di daerah terpencil, dan terluar belum sepenuhnya merasakan akses internet Indonesia yang adil. Kondisi ini dialami warga pulau-pulau kecil dan pedalaman Hamahera di Maluku Utara. Daerah yang tambang nikel dan emas memiliki banyak potensi sumber daya alam masih mengalami kesulitan akses internet.

Terkendala Akses Internet, Siswa Di Halmahera Terpaksa Ujian Di Bawah Pohon Kelapa

Meski begitu, warga khususnya mahasiswa di sana tetap semangat. Bahkan, para siswa di sini memilih pergi ke pantai yang berjarak 1 km dari sekolah untuk mengakses Internet.

Bahkan, beberapa siswa dari sekolah yang berbeda harus mengikuti ujian sekolah di bawah pohon kelapa. Hal ini dilakukan agar dapat mengikuti ujian sekolah dan sekolah secara online.

Sekolah tersebut adalah SMK Bina Talenta Halmahera Utara yang terletak di Desa Pediwang, Kecamatan Kao Barat. Siswa di sekolah ini mengikuti ujian di gedung yang hanya memiliki satu ruangan, beratap seng, dan tidak berdinding.

Selain sekolah tersebut, terdapat Madrasah Aliyah Nurul Yaqin yang berada di Desa Supu, Kecamatan Loroda Utara, Hamahera Utara. Para siswa ini tampaknya mencari internet di pantai untuk dapat mengikuti ujian sekolah secara online. Jaringan buruan hanya berjarak sekitar 1 km dari sekolah. Jaringan yang diakses berasal dari Pulau Morotai.

Sekalipun dia mencoba untuk dapat mengakses Internet, situasi ini tidak dapat memberikan hasil yang diharapkan. Harapan 16 siswa ini harus pupus karena tidak dapat mengakses Internet akibat upaya tersebut.

Pada Selasa, 24 Maret, MA Nurul Yaqin Bahadiah R Koroi menyatakan: “Sulit mengakses link website untuk mencetak ID peserta ujian.”

Ia mengatakan ujian sekolah yang terpaksa dilakukan para pelajar MA ini dengan terpaksa diputuskan oleh para guru atas permintaan Kantor Kementerian Agama Halmahera Utara.

Dia berkata: “Ini untuk melaporkan ke pusat tentang pelaksanaan ujian sekolah online.”

Faktanya, sekolah dan kantor wilayah Kementerian Agama telah sepakat untuk mengadakan ujian sekolah manual khusus untuk Mandrasah yang kesulitan mengakses Internet.

“Tapi di hari ketujuh (hari terakhir ujian sekolah), tiba-tiba kantor mengeluarkan pemberitahuan bahwa setidaknya laporan ujian online harus diserahkan ke pusat, kalau tidak nama sekolah kita tidak terdaftar di pusat. ” Dia melanjutkan.

Karena tidak dapat mengakses Internet, Kepala Sekolah MA memutuskan untuk mengembalikan peserta tes ke gedung sekolah untuk menyelesaikan sisa ujian.

Bahadiah berharap pemerintah Maluku Utara dan Hamahera Utara memperhatikan masalah Internet di pelosok yang merupakan masalah serius.

Dia menambahkan: “Ini untuk meningkatkan pendidikan kami dan memberi manfaat bagi geenrasi penerus negeri ini.”

Ujian sekolah Madrasah Nurul Yaqin akan dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 23 Maret 2021. Selain kedua SMA tersebut, juga terdapat MTs Baiturrahman Salimuli di Kecamatan Galera Utala Hamahela Utara yang juga mengalami kendala serupa. Alhasil, siswa MTs mengikuti ujian online di bawah pohon.

H Naser Dodoteng, Kepala sekolah MTs, mengatakan pelaksanaan ujian Madrasah di bawah pohon kelapa di dekat pantai merupakan solusi dari ketidakmampuan mengakses internet.

Kebijakan Dana BOS Efektif Guna Tingkatkan Mutu Operasional Sekolah

No Comments

smart-telecaster – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan kebijakan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Olahraga pada 2021. Sejak tahun lalu, mekanisme penggunaan dana BOS secara langsung di sekolah mendapat respons positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan pendanaan, yakni sekitar 32% atau tiga minggu menjelang tahun 2019.

Kebijakan Dana BOS Efektif Guna Tingkatkan Mutu Operasional Sekolah

Sutanto, Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjelaskan sejak 2020 anggaran BOS berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, anggaran BOS bisa langsung digunakan di sekolah. Tujuannya agar sekolah tidak terlambat menerima dana BOS.

“Pada tahun 2021, pendanaan BOS didasarkan pada jumlah siswa dikalikan biaya tiap satuan pendidikan, dan disesuaikan dengan mahalnya tingkat kabupaten / kota masing-masing,” kata Sutanto di hadapan masyarakat Dilaog dengan tema ” kata Sutanto dalam Dilaog Publik bertema Kebijakan BOS Reguler dan DAK Fisik Untuk Peningkatan Mutu Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh KPCPEN dan disiarkan FMB9ID_IKP, Jumat (26/3).

Mengenai penggunaannya, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap sekolah. Menurut Penanggung Jawab SMP Negeri 1 Salatiga Hariyati, pada kesempatan yang sama, menurut Juknis, BOS 2021 memang membantu sekolah mencapai pendidikan yang baik saat pandemi, dan sekolah perlu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hariati mengatakan: “Cara berpikir kita harus cerdas untuk mengelola dana BOS yang ada.”

Suiyato membenarkan pernyataan Hariyati. Ia mengatakan, wabah itu memaksa sekolah untuk beradaptasi, terutama dalam penerapan PJJ.

Ia mengatakan: “Seperti yang dikatakan Ibu Hariyati, dengan dukungan dana BOS, pendidik akan terus bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik kepada siswanya.”

Bahkan, Hariyati menggunakan dana BOS untuk membeli tablet dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, sehingga siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ bisa mendapatkan bantuan dan dukungan dari pihak sekolah.

Ia mengatakan: “Bagi siswa yang mengalami kendala pada sarana dan prasarana PJJ, kami akan pinjamkan perangkat komputer tablet yang dibeli dari BOS,” ujarnya.

 

Kemendikbud Sebut SDM Masih Menjadi Masalah Pendidikan Vokasi

No Comments

smart-telecaster – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan, sumber daya manusia (SDM) masih menjadi salah satu pokok permasalahan pendidikan vokasi.

Kemendikbud Sebut SDM Masih Menjadi Masalah Pendidikan Vokasi

“Permasalahan paling mendasar bagi SMK adalah SDM, guru dan kepala sekolah. Maka itu, selain anggaran fisik dan non fisik, kita siapkan juga anggaran untuk men-training guru dan kepala sekolah,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemendikbud, Wikan Sakarinto dalam bincang interaktif Program Merdeka Belajar ke-8: SMK Pusat Keunggulan secara daring di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, pihaknya akan lebih fokus pada pembinaan guru yang sudah ada, baik yang normatif maupun produktif.

Di saat yang sama, dia melanjutkan, pihaknya juga sedang mempersiapkan guru industri untuk menggantikan guru yang akan pensiun.

Ia mengatakan: “Oleh karena itu, kita perkuat apa yang kita miliki sekarang, dan kedepannya kita akan persiapkan dengan Dirjen GTK (guru dan pendidik). Dalam beberapa tahun ke depan, banyak guru yang akan pensiun.”

Wikan mengatakan, pihaknya telah merumuskan kebijakan “Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)” untuk menarik para profesional industri menjadi guru SMK.

Dia berkata: “Ini untuk menjawab pertanyaan tentang peningkatan guru industri. Ini untuk menjawab pertanyaan tentang guru produktif.”

Sementara itu, lanjutnya, guru normatif yang telah menjadi guru produktif akan disertifikasi untuk meningkatkan kualitasnya.

Dia berkata: “Kami adalah sertifikasi kompetensi, pelatihan, dan kami magangkan di industri.”

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan episode kedelapan dari Merdeka Belajar Pusat Unggulan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ia mengatakan: “Ini adalah visi presiden untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul melalui pendidikan vokasi yang berkualitas dan meningkatkan berbagai tujuan sumber daya manusia bangsa,” ujarnya.

Diakui Nadiem, SMK masih kesulitan memenuhi kebutuhan lingkungan kerja, sehingga situasi tersebut perlu segera diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif untuk menjawab tantangan perbaikan kondisi SMK sesuai kebutuhan lingkungan kerja.