Dana Otonomi Khusus Untuk Sektor Pendidikan di Papua Belum Maksimal

No Comments

Dana Otonomi Khusus Untuk Sektor Pendidikan di Papua Belum Maksimal

smart-telecaster – Selama 20 tahun terakhir, pemerintah Pusat sudah mengirim Rp 138,65 triliun dana otonomi khusus (otsus) buat Provinsi Papua serta Papua Barat.

Anggaran Otsus itu digelontorkan pemerintah dengan tujuan menggapai kesejahteraan warga di Papua serta mengejar ketertinggalannya dari wilayah lain di Indonesia.

Sayangnya, penerapan anggaran otsus semenjak tahun 2002 itu belum banyak menciptakan pendapatan yang penting. Terlihat dari penilaian pemakaian anggaran otsus dalam kesenjangan pendidikan.

Tingkatan tunanetra graf serta kesertaan anak didik umur anak sekolah yang bersekolah selama 10 tahun awal penerapan anggaran otsus memanglah hadapi perbaikan. Tetapi senantiasa terdapat kesenjangan yang tinggi.

” Tingkat buta huruf pada tahun 2011, 36 persen di Papua serta Papua Barat dari rata-rata nasional 87 persen,” tutur Menteri Finansial, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kegiatan Komisi I DPD RI dengan cara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Sedangkan itu, sampai tahun 2020 tingkatan nilai buta huruf mengalami perbaikan serta mencadangkan 21 persen saja. Sementara itu bagi Sri Mulyani, penyusutan tingkatan tunanetra graf wajib lebih runcing dalam 9 tahun terakhir.

” Saat ini menyusut di nilai 21 persen, seharusnya ini ujung penurunannya tajam,” kata dia.

Sri Mulyani berkata pemakaian anggaran otsus pada tahun 2019 di Papua buat zona pendidikan sebesar 25,3 persen dari anggaran otsus yang diperoleh sebesar Rp 8,67 triliun. Sebaliknya di Papua Barat sebesar 27,1 persen dari perhitungan otsus sebesar Rp 3,9 triliun.

“belanja otsus belum maksimal buat pendidikan,”kata dia.

Sedangkan itu pendanaan APBD buat zona pendidikan sebesar 16,2 persen di Papua serta 19,5 persen di Papua Barat. Kemudian belanja departemen atau lembaga buat zona pendidikan di Papua 5,6 persen serta di Papua Barat 9,9 persen.

untuk itu dia menilai belanja APBD serta departemen atau lembaga juga belum maksimal di zona ini.” belanja APBD serta departemen atau lembaga belum signifikan mendanai urusan pendidikan Papua serta Papua Barat,” kata dia.

Walaupun sedemikian itu, ada peningkatan pendidikan untuk orang asli Papua. Tetapi, dampaknya terhadap pembangunan pendidikan untuk mereka senantiasa lebih kecil dari selain orang asli papua.